BAB 3. SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

 

Pengantar Bab

Bab ini menelusuri akar historis dan filosofis dari sistem ekonomi kerakyatan yang berkembang di Nusantara, dengan menempatkan pertemuan antara tradisi adat, nilai-nilai Islam, dan semangat kebangsaan sebagai tiga pilar yang saling menguatkan. Pemahaman terhadap sejarah ini penting agar konsep ekonomi kerakyatan tidak dipahami sebagai gagasan yang lahir tiba-tiba, melainkan sebagai kristalisasi panjang dari nilai-nilai lokal dan universal yang telah teruji oleh zaman.

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

1. Sistem Ekonomi Adat Sebelum Kedatangan Islam

Sebelum Islam berkembang secara luas di Nusantara, masyarakat telah memiliki tatanan ekonomi berbasis adat yang mengatur kepemilikan tanah, distribusi hasil panen, dan mekanisme tolong-menolong dalam komunitas. Pola-pola seperti sasi di Maluku, subak di Bali, dan sistem tanah ulayat di berbagai wilayah menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah lama mengenal prinsip kepemilikan kolektif dan keberlanjutan sumber daya.

Sistem subak di Bali, misalnya, bukan sekadar teknik irigasi, melainkan institusi sosial-ekonomi lengkap yang mengatur pembagian air, jadwal tanam, kontribusi kerja bersama, hingga penyelesaian sengketa antarpetani berdasarkan musyawarah adat. Demikian pula sasi di Maluku, yang mengatur masa tutup dan buka panen laut maupun darat sebagai bentuk manajemen sumber daya berkelanjutan sekaligus mekanisme pemerataan hasil bagi seluruh anggota komunitas. Pola-pola serupa juga ditemukan pada sistem nagari di Minangkabau yang mengatur harta pusaka tinggi secara komunal, serta sistem marga di Sumatra Selatan. Semua ini menegaskan bahwa jauh sebelum konsep "ekonomi kerakyatan" dirumuskan secara formal, masyarakat Nusantara telah mempraktikkan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

2. Masuknya Islam dan Jalur Perdagangan

Islam masuk ke Nusantara terutama melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Para pedagang muslim tidak hanya membawa komoditas, tetapi juga nilai-nilai etika bisnis Islam: kejujuran (shidq), amanah, larangan riba, dan keadilan dalam transaksi. Proses akulturasi ini berlangsung damai karena nilai-nilai Islam banyak yang selaras dengan kearifan lokal yang telah ada.

Jalur Sutra Maritim yang melintasi Selat Malaka menjadikan Nusantara sebagai titik temu peradaban dagang dunia sejak abad ke-7 hingga ke-13. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara membawa serta praktik akad-akad muamalah Islam seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kongsi modal), dan murabahah (jual-beli dengan margin yang disepakati). Praktik ini dianggap lebih adil dibandingkan sistem rente yang berlaku di kalangan pedagang lain pada masa itu, sehingga mudah diterima oleh masyarakat lokal. Proses islamisasi yang berjalan melalui jalur perdagangan ini pula yang menjelaskan mengapa penyebaran Islam di Nusantara relatif damai—berbeda dengan penaklukan militer yang terjadi di sejumlah wilayah lain—karena Islam datang bersamaan dengan tawaran kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat.

3. Sintesis Adat dan Syariah

Pertemuan ini melahirkan sintesis unik yang tercermin dalam falsafah "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" yang berkembang di Minangkabau, serta pola-pola serupa di berbagai wilayah lain. Ekonomi Nusantara pun tumbuh dengan karakter ganda: berpijak pada kearifan lokal sekaligus dijiwai oleh etika Islam.

Sintesis ini tidak berarti peleburan tanpa ketegangan. Di banyak wilayah, terjadi proses negosiasi panjang antara hukum adat dan hukum syarak, misalnya dalam hal sistem pewarisan matrilineal di Minangkabau yang tetap dipertahankan meski berdampingan dengan hukum faraid dalam Islam. Hasilnya adalah sebuah model pluralisme hukum ekonomi yang khas Nusantara: aturan waris harta pusaka tinggi mengikuti adat, sementara harta pencarian (hasil usaha pribadi) mengikuti ketentuan syariah. Pola akomodatif semacam ini menunjukkan kematangan masyarakat Nusantara dalam meramu nilai-nilai yang berbeda sumber menjadi satu sistem ekonomi yang koheren dan fungsional, tanpa harus menghapus identitas lokal masing-masing daerah.

4. Kerajaan-Kerajaan Maritim sebagai Pusat Ekonomi Islami

Kesultanan seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan pelabuhan, bea cukai, dan hubungan dagang antarbangsa, membentuk fondasi awal dari apa yang kelak disebut ekonomi kerakyatan berbasis nilai.

Kesultanan Samudra Pasai, yang berdiri pada akhir abad ke-13, bahkan telah mencetak mata uang emas (dirham) sendiri sebagai instrumen transaksi yang stabil dan terpercaya—sebuah indikasi kematangan sistem moneter berbasis syariah yang sudah dikenal sangat awal di Nusantara. Kesultanan Malaka pada abad ke-15 mengembangkan Undang-Undang Laut Malaka yang mengatur tata niaga pelabuhan, termasuk perlindungan bagi pedagang kecil dan penetapan tarif yang adil, mencerminkan prinsip keadilan pasar (hisbah) dalam fikih muamalah. Di Jawa, Kesultanan Demak dan kemudian Banten mengembangkan jaringan dagang yang menghubungkan produsen rempah dan hasil bumi pedesaan dengan pasar internasional, sekaligus menerapkan sistem zakat perdagangan yang disalurkan untuk kepentingan umum. Model-model kerajaan maritim inilah yang menjadi prototipe awal integrasi antara kekuasaan politik, etika ekonomi Islam, dan kesejahteraan rakyat kebanyakan.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

1. Gotong Royong sebagai Modal Sosial Nusantara

Gotong royong merupakan nilai kolektif yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat agraris dan maritim Nusantara—mulai dari kerja bakti membangun rumah, sistem tanam bersama, hingga tradisi arisan dan lumbung desa. Nilai ini menjadi modal sosial yang memungkinkan masyarakat bertahan menghadapi tantangan ekonomi secara kolektif.

Istilah gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa: "gotong" berarti memikul atau mengangkat, dan "royong" berarti bersama-sama, sehingga secara harfiah bermakna "mengangkat beban secara bersama-sama". Konsep ini terwujud dalam berbagai praktik konkret di seluruh Nusantara: sambatan di Jawa (kerja bakti membangun rumah tetangga tanpa upah, dibalas dengan jamuan makan), mapalus di Minahasa (kerja bergiliran mengolah lahan pertanian antaranggota kelompok), serta julo-julo atau arisan yang berfungsi sebagai mekanisme tabungan dan kredit informal berbasis kepercayaan komunitas. Sosiolog Koentjaraningrat bahkan mengidentifikasi gotong royong sebagai salah satu dari lima sistem nilai budaya inti masyarakat Indonesia. Sebagai modal sosial, gotong royong menyediakan jaring pengaman ekonomi informal yang jauh mendahului konsep asuransi sosial modern—masyarakat saling menanggung risiko gagal panen, bencana, atau kesulitan hidup lainnya tanpa mekanisme pasar formal.

2. Konsep Ta'awun dalam Islam

Islam memperkuat nilai gotong royong melalui konsep ta'awun (tolong-menolong), sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ta'awun menjadi landasan teologis bagi praktik ekonomi kolektif seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan).

Berbeda dengan gotong royong yang bersifat adat dan bertumpu pada norma sosial, ta'awun memiliki dimensi teologis yang mengikat secara spiritual: menolong sesama dipahami sebagai bagian dari ibadah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Prinsip ini diperkuat oleh sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang menyebutkan bahwa Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dalam praktik muamalah, ta'awun terejawantah dalam instrumen-instrumen ekonomi yang khas: zakat sebagai kewajiban redistribusi kekayaan yang bersifat wajib, infak dan sedekah sebagai bentuk kedermawanan sukarela, wakaf sebagai instrumen investasi sosial jangka panjang yang manfaatnya bersifat abadi, serta qardhul hasan sebagai skema pembiayaan tanpa bunga bagi mereka yang membutuhkan modal usaha. Kelima instrumen ini membentuk satu ekosistem keuangan sosial Islam yang lengkap, mencakup redistribusi wajib, filantropi sukarela, dan pembiayaan produktif.

3. Pertemuan Gotong Royong dan Ta'awun

Ketika nilai gotong royong lokal bertemu dengan konsep ta'awun Islam, terbentuklah paham kekeluargaan yang menjadi ciri khas ekonomi kerakyatan Indonesia—suatu sistem yang menempatkan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu semata, namun tetap menghargai hak milik pribadi.

Pertemuan dua nilai ini saling menguatkan dan saling mengoreksi. Gotong royong yang bersifat adat memberi ta'awun konteks kelembagaan dan mekanisme sosial yang sudah mapan di masyarakat, sementara ta'awun memberi gotong royong landasan spiritual yang lebih transenden, sehingga tolong-menolong tidak semata kewajiban sosial tetapi juga panggilan iman. Hasilnya adalah paham kekeluargaan (familialism) yang menjadi karakter unik ekonomi Indonesia: berbeda dari individualisme kapitalisme liberal yang menempatkan kepentingan pribadi sebagai motor utama, dan berbeda pula dari kolektivisme sosialisme yang menegasikan hak milik pribadi. Paham kekeluargaan justru mendudukkan keduanya secara seimbang—individu bebas berusaha dan memiliki harta, namun terikat tanggung jawab moral untuk berbagi dan memperhatikan kesejahteraan sesama sebagai satu keluarga besar bangsa.

4. Manifestasi dalam Kelembagaan Ekonomi

Nilai ini kemudian termanifestasi dalam berbagai institusi seperti koperasi, baitul maal wat tamwil (BMT), lumbung desa, dan credit union, yang seluruhnya berangkat dari semangat kebersamaan dan tolong-menolong sebagai fondasi kegiatan ekonomi.

Koperasi, yang kelak menjadi salah satu pilar dalam Pasal 33 UUD 1945, pada dasarnya adalah lembaga formal yang menerjemahkan nilai gotong royong dan ta'awun ke dalam struktur usaha modern—kepemilikan bersama oleh anggota, keputusan berbasis musyawarah (satu anggota satu suara), dan pembagian sisa hasil usaha secara proporsional dan adil. Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang mulai berkembang pesat di Indonesia sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an, memadukan fungsi sosial (baitul maal, pengelolaan zakat-infak-sedekah) dengan fungsi komersial (baitul tamwil, pembiayaan mikro syariah) dalam satu lembaga, sehingga mampu menjangkau pelaku usaha kecil yang sulit diakses oleh perbankan konvensional. Lumbung desa dan lumbung pitih nagari berfungsi sebagai cadangan pangan dan modal kolektif yang dikelola bersama untuk menghadapi masa paceklik. Sementara credit union, meski berakar dari tradisi Eropa, diterima dengan baik di sejumlah wilayah Indonesia karena kesesuaiannya dengan nilai kekeluargaan yang sudah mengakar. Keempat institusi ini menjadi bukti bahwa nilai gotong royong dan ta'awun bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan terus hidup dan berevolusi menjadi kelembagaan ekonomi kontemporer.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

1. Kebangkitan Nasional 1908 sebagai Titik Balik

Berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 menandai lahirnya kesadaran kebangsaan modern di Indonesia. Namun jauh sebelum itu, benih kesadaran kolektif untuk melawan eksploitasi ekonomi kolonial telah tumbuh melalui gerakan-gerakan ekonomi berbasis komunitas Islam.

Penetapan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional memang merujuk pada berdirinya Boedi Oetomo, sebuah organisasi yang pada awalnya berfokus pada kalangan priyayi Jawa dan pendidikan. Namun para sejarawan ekonomi mencatat bahwa kesadaran kolektif untuk berorganisasi secara modern demi kepentingan ekonomi rakyat sesungguhnya telah dirintis lebih awal oleh kalangan pedagang muslim, yang menghadapi tekanan ekonomi paling langsung dari sistem kolonial. Dengan demikian, kebangkitan nasional 1908 perlu dipahami bukan sebagai titik nol, melainkan sebagai puncak gunung es dari akumulasi kesadaran yang sudah lama bergerak di lapisan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan pedagang dan santri.

2. Ekonomi Islam sebagai Basis Perlawanan terhadap Kapitalisme Kolonial

Sistem tanam paksa dan monopoli dagang kolonial menyebabkan penderitaan ekonomi rakyat pribumi, khususnya pedagang muslim yang tersisih oleh dominasi pedagang asing (Eropa dan Tionghoa). Kondisi ini mendorong lahirnya kesadaran untuk membangun kekuatan ekonomi mandiri berbasis solidaritas umat.

Kebijakan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) yang diberlakukan sejak 1830 memaksa petani menanam komoditas ekspor seperti tebu, kopi, dan nila di atas lahan mereka sendiri untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda, sehingga menyebabkan kelaparan massal di berbagai daerah seperti Cirebon dan Demak. Selain itu, kebijakan kolonial juga menciptakan struktur ekonomi berlapis (plural society) di mana orang Eropa menguasai perkebunan dan industri besar, pedagang Tionghoa menguasai distribusi dan perdagangan menengah melalui sistem pacht (hak monopoli), sementara pribumi—termasuk pedagang muslim—terdesak ke lapisan ekonomi paling bawah. Ketimpangan struktural inilah yang menjadi pemicu langsung lahirnya gerakan-gerakan ekonomi berbasis solidaritas keagamaan, karena rakyat pribumi menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan harus dimulai dari perebutan kembali ruang ekonomi yang telah mereka kuasai secara turun-temurun.

3. Periode 1908–1945: Konsolidasi Gerakan

Sepanjang periode ini, gerakan ekonomi kerakyatan tumbuh beriringan dengan gerakan politik kebangsaan. Organisasi-organisasi Islam menjadi wadah ganda: sebagai gerakan sosial-keagamaan sekaligus gerakan ekonomi rakyat, yang keduanya berkontribusi pada penguatan identitas dan kemandirian bangsa menjelang kemerdekaan 1945.

Dalam rentang waktu ini, terjadi diferensiasi sekaligus kolaborasi antarorganisasi pergerakan. Sarekat Islam berkembang menjadi organisasi massa terbesar pada dekade 1910-an dengan basis ekonomi dan politik yang kuat, sebelum akhirnya mengalami perpecahan ideologis antara sayap Islam dan sayap kiri pada 1920-an. Di saat yang sama, Muhammadiyah dan kemudian NU memilih jalur konsolidasi kelembagaan yang lebih fokus pada pembangunan basis sosial-ekonomi umat melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi pesantren serta pedagang lokal. Pola ini menunjukkan bahwa pergerakan kebangsaan Indonesia tidak tunggal, melainkan multijalur—ada yang menempuh jalur konfrontasi politik langsung, ada pula yang menempuh jalur pembangunan kekuatan ekonomi-sosial dari bawah (bottom-up)—namun keduanya bermuara pada tujuan yang sama: kemerdekaan dan kemandirian bangsa.

4. Warisan bagi Konstitusi Ekonomi Indonesia

Nilai-nilai yang tumbuh dari gerakan ini kelak turut memengaruhi perumusan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan asas kekeluargaan sebagai dasar perekonomian nasional—sebuah warisan langsung dari sintesis nilai adat, Islam, dan semangat kebangsaan.

Bung Hatta, salah satu perumus utama Pasal 33 UUD 1945 sekaligus tokoh yang dikenal sebagai "Bapak Koperasi Indonesia", secara eksplisit menyatakan bahwa gagasan koperasi dan asas kekeluargaan yang ia usung terinspirasi dari nilai-nilai kolektivisme yang hidup di desa-desa Indonesia, yang juga sejalan dengan semangat ta'awun dalam Islam. Dalam risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), perdebatan mengenai dasar perekonomian negara secara sadar menolak dua ekstrem—kapitalisme liberal yang individualistis dan sosialisme radikal yang menegasikan hak milik—dan memilih jalan tengah "asas kekeluargaan" yang pada dasarnya adalah formalisasi konstitusional dari nilai gotong royong dan ta'awun yang telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 bukanlah rumusan abstrak yang lahir dari ruang hampa, melainkan endapan panjang dari sejarah ekonomi rakyat yang dibangun sejak masa pra-kolonial hingga masa pergerakan nasional.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

1. Tauhid sebagai Fondasi Persatuan

Nilai tauhid—keesaan Allah—dalam Islam memiliki implikasi sosial yang luas: jika Tuhan itu Esa, maka manusia pun setara di hadapan-Nya, tanpa sekat suku, golongan, atau kelas ekonomi. Prinsip ini menjadi salah satu landasan spiritual bagi semangat persatuan yang mendasari kebangkitan nasional.

Dalam kajian pemikiran Islam, tauhid sering dibagi menjadi dua dimensi: tauhid uluhiyyah (keesaan dalam peribadatan) dan implikasinya yang meluas ke ranah sosial, yakni penolakan terhadap segala bentuk penuhanan sesama manusia—baik dalam bentuk penindasan politik, eksploitasi ekonomi, maupun stratifikasi sosial yang tidak adil. Prinsip inilah yang oleh sejumlah pemikir disebut sebagai "tauhid sosial", yakni konsekuensi logis dari keimanan kepada Tuhan yang Esa adalah pengakuan atas kesetaraan derajat kemanusiaan (musawah) di antara sesama manusia, tanpa memandang status sosial, kesukuan, atau kekayaan. Nilai inilah yang secara diam-diam menjadi salah satu perekat lintas golongan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia yang sangat majemuk.

2. Dari Tauhid Menuju Kesetaraan Sosial-Ekonomi

Kesadaran tauhid mendorong penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi kolonial. Nilai ini melahirkan etos perjuangan yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga ekonomis—melawan riba, monopoli, dan ketimpangan struktural.

Larangan riba dalam Islam, misalnya, tidak semata dipahami sebagai persoalan fikih transaksi, tetapi juga sebagai kritik struktural terhadap sistem ekonomi yang memungkinkan pemilik modal mengeksploitasi mereka yang lemah secara ekonomi melalui bunga yang mencekik. Kritik semacam ini menemukan relevansinya yang kuat dalam konteks kolonial, di mana sistem cultuurstelsel, monopoli dagang VOC dan penerusnya, serta praktik lintah darat oleh pelepas uang kolonial banyak menyerupai praktik riba dan eksploitasi yang dikutuk dalam ajaran Islam. Dengan demikian, semangat tauhid tidak berhenti pada ranah teologis-ritual, tetapi menjelma menjadi kritik sosial-ekonomi yang tajam terhadap struktur kolonial yang timpang, dan mendorong lahirnya kesadaran untuk membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih berkeadilan.

3. Kebersamaan sebagai Wujud Konkret Tauhid Sosial

Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai bentuk kebersamaan lintas golongan: kerja sama antara kaum santri, priyayi, dan abangan; antara tokoh agama dan tokoh nasionalis sekuler, yang semuanya bersatu dalam cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan bersama.

Fenomena ini tampak jelas dalam komposisi keanggotaan berbagai organisasi pergerakan pada masa itu. Boedi Oetomo yang berbasis priyayi Jawa, Sarekat Islam yang berbasis santri dan pedagang, Indische Partij yang digagas oleh tokoh keturunan Indo-Eropa seperti Douwes Dekker, hingga Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang digerakkan kalangan terpelajar sekuler—semuanya, meski berbeda basis sosial dan orientasi ideologis, pada akhirnya bertemu dalam satu titik: cita-cita Indonesia merdeka yang berkeadilan. Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda menjadi simbol puncak dari kebersamaan lintas golongan ini, di mana perbedaan suku, agama, dan latar belakang sosial-ekonomi dilebur dalam satu identitas kebangsaan bersama. Semangat inilah yang oleh sejumlah kalangan dimaknai sebagai wujud konkret dari tauhid sosial—persatuan yang lahir bukan karena keseragaman, melainkan karena kesadaran akan martabat kemanusiaan yang setara.

4. Implikasi bagi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Refleksi nilai tauhid dan kebersamaan ini menjadi fondasi moral bagi cita-cita ekonomi kerakyatan pasca-kemerdekaan: ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Implikasi ini kemudian tampak dalam berbagai rumusan kebijakan ekonomi nasional pasca-kemerdekaan, mulai dari penekanan pada industri strategis yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian, hingga berbagai kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Ekonomi kerakyatan yang berakar dari nilai tauhid dan kebersamaan ini menempatkan pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar: kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan cita-cita founding fathers bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

1. Sarekat Dagang Islam (1905/1911): Pelopor Organisasi Ekonomi Modern

Didirikan oleh H. Samanhoedi di Solo, Sarekat Dagang Islam (SDI) lahir sebagai respons atas dominasi pedagang Tionghoa dalam perdagangan batik. SDI menjadi organisasi ekonomi berbasis Islam pertama yang terorganisasi secara modern, sebelum kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) di bawah H.O.S. Tjokroaminoto dengan cakupan pergerakan yang lebih luas, mencakup dimensi politik dan sosial selain ekonomi.

SDI didirikan pada 1905 (versi lain menyebut 1911) sebagai koperasi dagang para pengusaha batik pribumi di Laweyan, Solo, yang merasa tersisih oleh dominasi pedagang Tionghoa dalam distribusi bahan baku batik seperti kain mori dan pewarna. Strategi awal SDI bersifat murni ekonomi: menghimpun modal bersama, mengatur harga, serta melindungi kepentingan pedagang batik pribumi dari praktik monopoli. Namun, di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto sejak 1912, organisasi ini bertransformasi menjadi Sarekat Islam dengan cakupan keanggotaan dan agenda yang jauh lebih luas—dari isu ekonomi ke isu-isu politik, sosial, dan bahkan agraria—sehingga pada masanya SI tercatat sebagai organisasi pergerakan dengan anggota terbesar di Hindia Belanda, mencapai ratusan ribu hingga jutaan anggota pada puncaknya di akhir 1910-an. Transformasi dari SDI ke SI ini menjadi contoh penting bagaimana gerakan ekonomi berbasis kepentingan sempit dapat berkembang menjadi gerakan sosial-politik yang lebih besar tanpa kehilangan akar perjuangannya di bidang ekonomi rakyat.

2. Muhammadiyah (1912): Modernisasi Ekonomi Umat melalui Amal Usaha

Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan ekonomi kerakyatan melalui pendirian amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi. Semangat kemandirian umat yang dikembangkan Muhammadiyah menekankan pentingnya etos kerja, kewirausahaan, dan pengelolaan zakat-wakaf secara produktif dan modern.

Berdiri di Yogyakarta pada 18 November 1912, Muhammadiyah mengusung pendekatan yang berbeda dari SDI/SI—alih-alih berfokus pada perjuangan politik atau proteksi dagang, Muhammadiyah memilih strategi pemberdayaan jangka panjang melalui pembangunan institusi. K.H. Ahmad Dahlan, yang juga seorang pedagang batik, meyakini bahwa kemajuan umat Islam harus dimulai dari reformasi cara berpikir dan penguasaan ilmu pengetahuan modern, sehingga Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah modern yang memadukan kurikulum agama dan ilmu umum, panti asuhan, rumah sakit (PKU Muhammadiyah), serta lembaga-lembaga ekonomi produktif. Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai teologi al-Ma'un—diambil dari nama surah dalam Al-Qur'an yang mengecam orang yang lalai terhadap anak yatim dan fakir miskin—yang menekankan bahwa keimanan sejati harus terwujud dalam aksi sosial nyata, bukan sekadar ritual peribadatan. Model amal usaha Muhammadiyah ini menjadi salah satu contoh paling awal dan paling sukses dari filantropi Islam yang dikelola secara profesional dan modern di Indonesia, yang hingga kini berkembang menjadi ribuan unit amal usaha di seluruh Indonesia.

3. Nahdlatul Ulama (1926): Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren dan Tradisi

NU, yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari, mengembangkan basis ekonomi kerakyatan melalui jaringan pesantren yang tersebar di pedesaan. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat ekonomi lokal—melalui pertanian, perdagangan, dan koperasi santri—yang memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat akar rumput.

NU didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 oleh sejumlah ulama pesantren, dipimpin K.H. Hasyim Asy'ari, sebagai respons terhadap dua faktor sekaligus: kekhawatiran terhadap gerakan modernisme Islam yang dianggap terlalu meninggalkan tradisi (termasuk kekhawatiran atas nasib Masjidil Haram pascapenaklukan Wahabi di Hijaz), sekaligus kebutuhan untuk mengonsolidasikan kekuatan sosial-ekonomi kalangan pesantren yang selama ini bersifat tersebar dan informal. Struktur ekonomi NU sangat bertumpu pada jaringan pesantren yang menyebar hingga ke pelosok pedesaan Jawa dan Madura, di mana pesantren berfungsi sebagai pusat produksi (lahan pertanian yang dikelola santri), pusat distribusi (jaringan perdagangan antarpesantren dan pasar tradisional), serta pusat permodalan informal berbasis kepercayaan dan hubungan kiai-santri-masyarakat. Model ekonomi berbasis pesantren ini terbukti sangat resilien karena bertumpu pada modal sosial dan kepercayaan yang kuat, jauh sebelum istilah "ekonomi umat berbasis komunitas" dikenal secara akademis, dan hingga kini terus berkembang melalui koperasi pesantren, BUMDes berbasis NU, dan lembaga keuangan mikro syariah yang berafiliasi dengan jaringan NU.

4. Kontribusi Kolektif terhadap Ekonomi Kerakyatan Nasional

Ketiga organisasi ini, meski berbeda pendekatan dan basis massa, sama-sama berkontribusi membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia: SDI/SI meletakkan dasar perjuangan ekonomi berbasis solidaritas dagang pribumi-muslim; Muhammadiyah menyumbangkan model amal usaha modern dan produktif; sementara NU memperkuat basis ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput melalui institusi pesantren. Warisan ketiganya terus hidup hingga kini dalam bentuk lembaga keuangan syariah, koperasi, dan gerakan ekonomi umat kontemporer.

Jika dipetakan, ketiga organisasi ini sesungguhnya saling melengkapi dalam sebuah ekosistem perjuangan ekonomi umat yang utuh: SDI/SI mewakili perlawanan terhadap ketimpangan struktural di ranah perdagangan menengah-atas dan politik nasional; Muhammadiyah mewakili modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan filantropi serta layanan sosial-ekonomi berbasis institusi formal perkotaan; sementara NU mewakili kekuatan ekonomi berbasis komunitas tradisional di pedesaan yang bertumpu pada modal sosial dan jaringan pesantren. Ketiganya, meski kerap dipersepsikan berbeda secara teologis maupun politis, pada hakikatnya berbagi cita-cita yang sama: membangun kemandirian ekonomi umat sebagai fondasi kemandirian bangsa. Warisan ini terus relevan hingga hari ini, tercermin dalam pesatnya perkembangan perbankan syariah, BMT, koperasi berbasis komunitas keagamaan, serta gerakan filantropi Islam modern seperti lembaga amil zakat dan lembaga wakaf produktif, yang seluruhnya dapat ditelusuri akar historisnya kembali pada pergerakan ketiga organisasi ini di awal abad ke-20.

Rangkuman Bab

Bab ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan Indonesia bukanlah konsep impor, melainkan hasil pergumulan panjang antara nilai adat Nusantara, ajaran Islam tentang ta'awun dan keadilan, serta semangat kebangsaan yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme. Peran organisasi Islam—SDI, Muhammadiyah, dan NU—menjadi bukti konkret bagaimana nilai-nilai teologis diterjemahkan menjadi gerakan ekonomi nyata yang berpihak pada rakyat, dan warisan ini menjadi fondasi penting bagi arsitektur ekonomi kerakyatan Indonesia modern.