BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

 # 

## A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional

Pasal 33 UUD 1945 adalah jangkar konstitusional bagi seluruh bangunan sistem Ekonomi Pancasila-Islam yang telah dipaparkan sepanjang bab-bab sebelumnya. Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Frasa ini bukan sekadar retorika, melainkan pilihan filosofis yang secara eksplisit menolak individualisme ekonomi liberal sekaligus kolektivisme negara totaliter. Asas kekeluargaan meniscayakan bahwa unit dasar aktivitas ekonomi bukanlah individu yang bersaing bebas maupun negara yang mengendalikan segala, melainkan jalinan solidaritas yang menyerupai hubungan keluarga: saling menanggung, saling melengkapi, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Titik temu dengan ekonomi Islam di sini sangat kuat, karena konsep ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (tolong-menolong) dalam fiqh muamalah pada dasarnya adalah elaborasi spiritual-etis dari prinsip kekeluargaan yang sama.

Ayat (2) dan (3) memperjelas arsitektur kepemilikan: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sementara bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa "dikuasai oleh negara" telah lama menjadi bahan perdebatan hukum tata negara, namun penafsiran otentik melalui putusan Mahkamah Konstitusi telah mengarah pada pemahaman fungsi pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), bukan kepemilikan negara dalam pengertian privat. Konstruksi ini secara mengejutkan paralel dengan konsep milkiyah dalam ekonomi Islam yang membedakan antara milkiyah fardiyah (kepemilikan individu), milkiyah 'ammah (kepemilikan umum atas sumber daya strategis seperti air, energi, dan padang gembalaan), dan milkiyah daulah (kepemilikan negara sebagai wali atas harta umum). Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam optik syariah, tergolong sebagai milik bersama umat yang pengelolaannya dipercayakan kepada negara sebagai amanah, bukan sebagai objek kepemilikan negara yang bebas dikomersialisasikan tanpa batas untuk kepentingan segelintir pihak.

Ayat (4), hasil amandemen keempat, menambahkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat ini memberi ruang tafsir yang lebih luas dan modern, memungkinkan efisiensi pasar diakui selama dikendalikan oleh keadilan, dan memungkinkan keberlanjutan lingkungan dijadikan variabel konstitusional. Titik ini penting karena ekonomi Islam pun mengenal konsep hifzh al-bi'ah (pemeliharaan lingkungan) sebagai bagian dari maqashid syariah kontemporer, sehingga penyisipan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam UUD 1945 memberi pijakan ganda—konstitusional dan syar'i—bagi kebijakan ekonomi hijau yang terintegrasi dengan prinsip keadilan antar generasi.

Sinergi konstitusional ini menegaskan bahwa Pasal 33 bukan pasal yang netral secara ideologis, melainkan pasal yang sejak awal dirancang untuk menolak dua ekstrem: kapitalisme pasar bebas yang mendewakan kepemilikan privat tanpa batas, dan sosialisme negara yang menghapus kepemilikan privat sama sekali. Ekonomi Pancasila-Islam menempati ruang yang sama persis dengan yang dituju Pasal 33: sebuah jalan ketiga yang genuinely orisinal, di mana kepemilikan privat diakui dan dilindungi tetapi dibatasi oleh fungsi sosial harta (dalam Islam disebut prinsip bahwa harta adalah amanah dan memiliki hak orang lain di dalamnya), dan di mana negara hadir bukan sebagai pemilik tunggal melainkan sebagai wali (mandataris) yang bertanggung jawab menjamin kemakmuran bersama.

## B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan

Perjalanan regulasi ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pola evolusi bertahap dari yang bersifat parsial dan sektoral menuju upaya kodifikasi yang lebih komprehensif, meskipun hingga kini belum mencapai bentuk kodifikasi tunggal yang utuh. Titik tolak formalnya dapat dirunut pada berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 yang lahir dari inisiatif Majelis Ulama Indonesia, namun landasan hukum yang kokoh baru hadir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian direvisi signifikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang untuk pertama kalinya secara eksplisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah berdampingan dengan sistem konvensional (dual banking system).

Tonggak berikutnya yang jauh lebih fundamental adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan payung hukum khusus dan mandiri bagi bank syariah, termasuk pengaturan tentang pemisahan (spin-off) unit usaha syariah dari bank induk konvensional. Pada tahun yang sama lahir pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), yang membuka jalan bagi negara membiayai pembangunan melalui instrumen yang bebas riba, dan pada waktu yang berdekatan disahkan pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang membentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator tunggal sektor jasa keuangan termasuk keuangan syariah.

Di ranah filantropi Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menggantikan undang-undang sebelumnya tahun 1999 dengan memperkuat kedudukan BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, sementara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperluas cakupan objek wakaf dari sekadar tanah dan bangunan menjadi mencakup wakaf uang (cash waqf) serta membentuk Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga pembina nazhir. Di ranah peradilan, amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Undang-Undang Peradilan Agama memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan kompetensi absolut Peradilan Agama atas sengketa perbankan syariah, sekaligus mencabut opsi choice of forum ke pengadilan umum yang sebelumnya membingungkan.

Momentum kelembagaan yang sangat signifikan hadir melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 dan kemudian Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 yang membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sebuah lembaga koordinatif yang diketuai langsung oleh Presiden dengan tujuan mengintegrasikan kebijakan ekonomi syariah lintas kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Puncak sementara dari proses kodifikasi ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memuat sejumlah pasal signifikan bagi penguatan spin-off unit usaha syariah, tata kelola sukuk, serta penguatan kelembagaan Dewan Syariah Nasional dalam mengeluarkan fatwa yang mengikat industri.

Tantangan yang dihadapi regulasi ini tetap besar. Pertama, fragmentasi regulasi lintas sektor menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan Kementerian Koperasi dalam mengatur entitas-entitas seperti BMT dan koperasi syariah yang secara hukum tidak sepenuhnya tunduk pada rezim perbankan. Kedua, absennya hukum acara perdata Islam yang terkodifikasi secara nasional memaksa hakim Peradilan Agama merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung, bukan undang-undang, sehingga kekuatan mengikatnya secara hierarki norma hukum masih dipersoalkan sebagian kalangan. Ketiga, literasi dan inklusi keuangan syariah yang menurut survei OJK masih tertinggal jauh dari keuangan konvensional menunjukkan bahwa regulasi yang baik belum otomatis diterjemahkan menjadi penetrasi pasar yang memadai. Keempat, harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan produk hukum positif kerap menimbulkan biaya kepatuhan ganda bagi pelaku industri, karena satu produk keuangan harus lolos uji syariah sekaligus uji prudensial perbankan yang parameter keduanya tidak selalu berjalan seiring.

## C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah

Konsep dharuriyat dalam kerangka maqashid syariah Al-Syatibi merujuk pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup manusia, yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang nyata baik di dunia maupun berdampak pada agama. Lima unsur pokok dharuriyat—hifzh al-din (pemeliharaan agama), hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), hifzh al-'aql (pemeliharaan akal), hifzh al-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifzh al-mal (pemeliharaan harta)—memiliki implikasi ekonomi yang sangat konkret. Hifzh al-nafs misalnya menuntut jaminan atas pangan, sandang, papan, dan kesehatan sebagai kebutuhan minimal agar jiwa dapat bertahan hidup secara layak; hifzh al-'aql menuntut jaminan akses pendidikan sebagai prasyarat berfungsinya akal secara optimal; sementara hifzh al-mal menuntut sistem yang melindungi harta rakyat dari perampasan, eksploitasi, dan penipuan struktural.

Amanat konstitusi Indonesia berjalan sangat paralel dengan kerangka ini. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28H menegaskan hak atas kesejahteraan lahir batin, tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 31 mengatur hak setiap warga negara mendapat pendidikan, sementara Pasal 34 secara eksplisit menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kesejajaran ini menunjukkan bahwa apa yang dalam bahasa fiqh disebut dharuriyat, dalam bahasa konstitusi disebut hak dasar warga negara yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara sebagai kewajiban positif (positive obligation), bukan sekadar cita-cita normatif tanpa daya paksa.

Dalam praktik kebijakan, konvergensi ini semestinya diterjemahkan menjadi arsitektur jaminan sosial yang mengintegrasikan dua jalur instrumen sekaligus: jalur fiskal-konstitusional melalui APBN (subsidi, bantuan sosial, jaminan kesehatan nasional, jaminan sosial ketenagakerjaan) dan jalur filantropi-syariah melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf produktif yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Ketika kedua jalur ini berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi, terjadi duplikasi sasaran sekaligus celah yang tidak tertangani; sebaliknya ketika terintegrasi—misalnya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) disandingkan dengan basis data mustahik BAZNAS—maka jangkauan perlindungan dharuriyat dapat diperluas tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Peran negara di sini bukan sekadar sebagai penyedia layanan (service provider) dalam pengertian pasif, melainkan sebagai penjamin (guarantor) dalam pengertian aktif yang harus mengambil langkah afirmatif tatkala mekanisme pasar gagal menjangkau kelompok dhu'afa dan mustadh'afin. Konsep siyasah syar'iyyah (kebijakan berbasis syariah) memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan intervensi ekonomi yang lebih jauh dari sekadar regulasi pasar bebas—termasuk kewenangan menetapkan harga dalam kondisi darurat (tas'ir jabari) ketika terjadi monopoli yang merugikan rakyat, kewenangan mendistribusikan tanah negara kepada rakyat tidak mampu (ihya al-mawat dan iqtha'), serta kewenangan mengalokasikan hasil kekayaan alam secara langsung untuk kebutuhan pokok rakyat sebagaimana pernah dipraktikkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sinergi ini menjadikan jaminan dharuriyat bukan wilayah pilihan kebijakan (policy choice) yang bergantung pada kemauan politik semata, melainkan kewajiban ganda yang mengikat secara konstitusional sekaligus secara syar'i.

## D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan

Industri halal nasional telah bergeser dari sekadar isu kepatuhan keagamaan menjadi agenda pembangunan ekonomi berskala nasional yang bersifat lintas sektor. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi halal secara bertahap dan mandatori bagi produk yang beredar di Indonesia, sebuah lompatan besar dari rezim sebelumnya yang bersifat sukarela. Pelaksanaan undang-undang ini diperkuat oleh pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai penetap fatwa kehalalan serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai auditor teknis di lapangan.

Signifikansi kebijakan ini sebagai agenda pembangunan terletak pada beberapa dimensi. Pertama, dimensi pasar: Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki captive market halal yang sangat besar, namun ironisnya selama bertahun-tahun justru menjadi net importir produk halal bersertifikat dari negara-negara seperti Malaysia, Thailand, bahkan negara non-muslim seperti Brasil dan Selandia Baru yang lebih dahulu serius menggarap sertifikasi ekspor halal. Kebijakan industri halal nasional karenanya diarahkan untuk membalik posisi ini, dari konsumen pasif menjadi produsen dan eksportir utama produk halal dunia, sejalan dengan visi yang tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang disusun KNEKS bersama Bappenas.

Kedua, dimensi rantai nilai (value chain): kebijakan industri halal tidak berhenti pada sertifikasi produk akhir, melainkan mencakup pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup peternakan dan penyembelihan halal, pengolahan pangan, farmasi dan kosmetik halal, hingga logistik halal (halal logistics) yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antara barang halal dan non-halal sepanjang rantai distribusi. Beberapa kawasan seperti Modern Halal Valley di Sidoarjo dan Bintan Inti Halal Hub dikembangkan sebagai pilot project kawasan industri halal terpadu pertama di Indonesia.

Ketiga, dimensi keuangan pendukung: industri halal memerlukan ekosistem pembiayaan syariah yang memadai, sehingga kebijakan ini secara inheren terhubung dengan pengembangan perbankan syariah, sukuk korporasi, dan lini pembiayaan UMKM halal yang menjadi tulang punggung sebagian besar pelaku usaha di sektor makanan-minuman dan fesyen muslim. Keempat, dimensi pariwisata: konsep wisata ramah muslim (muslim-friendly tourism) yang mencakup ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan produk perjalanan sesuai syariah menjadi sub-sektor yang terus dipacu pertumbuhannya, dengan Indonesia secara konsisten menempati peringkat tinggi dalam Global Islamic Economy Indicator.

Tantangan pelaksanaan kebijakan ini tidak sedikit. Pelaku UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan sebagaimana dibahas pada Bab 12, masih menghadapi kendala biaya dan kompleksitas administratif dalam mengurus sertifikasi halal meski pemerintah telah menyediakan skema sertifikasi halal gratis (SEHATI). Kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal yang masih terbatas dibandingkan jumlah pelaku usaha yang wajib bersertifikat menimbulkan antrean panjang dan risiko keterlambatan pemberlakuan mandatori. Selain itu, harmonisasi standar halal Indonesia dengan standar internasional (seperti standar Codex Alimentarius atau standar negara-negara OKI) masih memerlukan kerja diplomasi ekonomi yang intensif agar sertifikat halal Indonesia diakui secara mutual (mutual recognition agreement) oleh negara tujuan ekspor, sehingga produk halal nasional benar-benar dapat menembus pasar global secara kompetitif, bukan sekadar memenuhi pasar domestik.

## E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif

Efektivitas kebijakan ekonomi integratif pada akhirnya bergantung pada seberapa baik kelembagaan yang mengawalnya bekerja secara sinergis, bukan sebagai silo-silo terpisah. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai regulator dan pengawas industri keuangan syariah (perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah), memikul tanggung jawab memastikan produk-produk keuangan syariah tidak hanya patuh syariah secara formal tetapi juga sehat secara prudensial. Reformasi yang diperlukan mencakup penguatan kembali arah spin-off Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah mandiri, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perbankan Syariah namun tenggat waktunya telah beberapa kali direvisi melalui UU P2SK, serta penguatan pengawasan berbasis risiko yang spesifik terhadap karakteristik akad-akad syariah yang berbeda dari instrumen konvensional.

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, memainkan peran dalam mengembangkan instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan operasi moneter syariah lainnya, sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan syariah domestik agar tidak terus bergantung pada likuiditas dari luar negeri. Sebagaimana dibahas pada Bab 10 mengenai sistem keuangan dan moneter integratif, koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK melalui forum-forum seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan menjadi krusial agar kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial syariah tidak saling bertentangan arah.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) mewakili jalur kelembagaan yang berbeda karakter—filantropi Islam berbasis kewajiban keagamaan (zakat) dan derma sukarela permanen (wakaf)—namun keduanya memiliki potensi fiskal-sosial yang sangat besar jika dikelola secara profesional dan transparan. Reformasi kelembagaan yang diperlukan pada BAZNAS mencakup digitalisasi pengumpulan dan distribusi zakat agar akuntabel dan terukur dampaknya, sinkronisasi data mustahik dengan DTKS Kementerian Sosial sebagaimana disinggung pada bagian C di atas, serta penguatan koordinasi dengan Lembaga Amil Zakat swasta agar tidak terjadi tumpang tindih penghimpunan. Pada BWI, tantangan utama adalah profesionalisasi nazhir (pengelola wakaf) yang selama ini banyak dikelola secara tradisional dan kurang produktif, serta perluasan literasi wakaf uang dan wakaf saham yang instrumennya relatif baru dikenal publik.

Titik krusial dari reformasi kelembagaan ini adalah pembentukan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang bersifat permanen dan mengikat, bukan sekadar forum ad hoc. KNEKS yang disebutkan pada bagian B semestinya diperkuat perannya bukan hanya sebagai forum koordinasi kebijakan makro, melainkan juga sebagai simpul yang menghubungkan kerja teknis OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam satu peta jalan (roadmap) ekonomi syariah nasional yang terukur indikator capaiannya. Tanpa reformasi kelembagaan yang menyatukan keempat pilar ini dalam satu ekosistem yang benar-benar terintegrasi, kebijakan ekonomi integratif yang dibangun di atas sinergi Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip syariah berisiko tetap berhenti sebagai cita-cita normatif yang indah di atas kertas, tanpa daya ungkit nyata bagi transformasi struktur ekonomi nasional menuju keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan bersama dari kedua kerangka nilai tersebut.