BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

 # BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

## A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal suatu negara pada dasarnya adalah cerminan dari filosofi kekuasaan yang dianutnya: dari mana negara boleh mengambil, untuk apa negara boleh membelanjakan, dan atas dasar prinsip apa keduanya dijustifikasi secara moral. Dalam konteks Indonesia, sistem fiskal tidak lahir dari ruang hampa ideologis, melainkan diikat oleh konstitusi yang menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis kenegaraan, khususnya sila kelima yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini secara implisit menolak dua ekstrem: fiskal minimalis ala libertarianisme yang memandang pajak sebagai perampasan hak individu, dan fiskal totaliter ala etatisme sosialis yang menempatkan negara sebagai pemilik tunggal seluruh surplus ekonomi. Fiskal Pancasila berdiri di titik yang secara filosofis unik: negara memiliki kewenangan mengambil dari warga negara justru karena ia memikul kewajiban moral untuk mendistribusikan kembali secara adil, bukan sekadar untuk membiayai birokrasi atau kekuasaan itu sendiri.

Instrumen fiskal Islam, dalam hal ini, tidak dibangun dari teori kontrak sosial modern, melainkan dari teologi kepemilikan. Titik pijaknya adalah keyakinan bahwa kepemilikan hakiki atas seluruh harta hanyalah milik Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak penguasaan sementara sebagai khalifah yang mengemban amanah untuk mendistribusikannya sesuai kehendak Pemilik sejati. Dari prinsip ini lahir tiga pilar utama instrumen fiskal Islam: zakat sebagai kewajiban fiskal wajib yang bersifat ibadah sekaligus redistribusi ekonomi, kharaj dan jizyah sebagai instrumen fiskal historis yang terkait dengan tanah dan status kewarganegaraan pada era kekhalifahan, serta berbagai bentuk pungutan darurat (dharibah) yang boleh dikenakan pemerintah ketika baitul mal tidak mencukupi kebutuhan darurat umat. Yang menarik untuk digarisbawahi adalah bahwa fiqih klasik sendiri membedakan zakat sebagai kewajiban tetap yang nisab dan tarifnya sudah ditetapkan syariat, dari dharibah sebagai kewajiban fiskal kontekstual yang ditetapkan oleh otoritas negara (ulil amri) berdasarkan kebutuhan riil dan prinsip maslahah.

Titik temu antara fiskal Pancasila dan fiskal Islam terletak pada tiga area konseptual yang saling menguatkan. Pertama, keduanya menolak fiskal sebagai instrumen kekuasaan belaka dan menempatkannya sebagai instrumen keadilan substantif -- bukan sekadar keadilan prosedural formal seperti tarif pajak yang sama untuk semua orang, melainkan keadilan yang memperhitungkan kapasitas ekonomi riil dan kebutuhan struktural masyarakat. Kedua, keduanya menempatkan pengeluaran negara sebagai amanah yang terikat pada tujuan tertentu (earmarking secara filosofis, meski tidak selalu secara teknis), bukan diskresi bebas penguasa: dalam fiqih zakat, delapan golongan mustahik (asnaf tsamaniyah) membatasi ke mana zakat boleh disalurkan; dalam UUD 1945, frasa "kemakmuran rakyat" dan "sebesar-besarnya" membatasi legitimasi pengeluaran negara pada tujuan kesejahteraan kolektif, bukan akumulasi kekuasaan elite. Ketiga, keduanya mengandung prinsip progresivitas moral: yang mampu memikul beban lebih besar, dan yang lemah dilindungi dari beban yang menindas.

Namun perbedaan struktural juga perlu diakui secara jujur agar sintesis yang dibangun tidak menjadi eklektisisme dangkal. Fiskal modern Pancasila bekerja dalam kerangka pajak sebagai kewajiban hukum positif yang tarifnya ditetapkan melalui proses legislasi dan dapat berubah sesuai kebijakan fiskal tahunan, sedangkan zakat dalam Islam bersifat given -- nisab dan tarifnya tidak tunduk pada mekanisme voting parlemen, melainkan ketetapan syariat yang final. Konsekuensinya, integrasi keduanya bukanlah upaya menyeragamkan zakat menjadi pajak atau sebaliknya, melainkan membangun arsitektur fiskal berlapis (multi-tier fiscal architecture) di mana zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal berbasis syariat yang otonom dalam penyalurannya namun terintegrasi secara administratif dengan sistem fiskal negara, sementara pajak tetap menjadi instrumen fiskal umum negara yang dirancang dengan spirit keadilan yang sama.

## B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Salah satu pertanyaan paling sering muncul dan paling rawan disalahpahami dalam wacana ekonomi Islam kontemporer adalah: bukankah kewajiban membayar zakat sekaligus pajak merupakan beban ganda (double burden) yang tidak adil bagi umat Islam? Pertanyaan ini penting dijawab secara jernih karena jika tidak, ia dapat menjadi celah delegitimasi terhadap keseluruhan bangunan sistem fiskal integratif yang diusung.

Jawaban atas keberatan ini terletak pada pembedaan kategoris antara sifat zakat dan sifat pajak, yang sesungguhnya beroperasi pada domain yang berbeda meski keduanya sama-sama disebut "kewajiban fiskal". Zakat adalah ibadah māliyyah -- kewajiban ritual yang berdimensi vertikal (hubungan hamba dengan Allah) sekaligus horizontal (hubungan sosial dengan sesama), yang objek, subjek, nisab, dan penyalurannya telah ditetapkan oleh nash syariat dan tidak dapat diubah oleh otoritas manapun. Pajak, sebaliknya, adalah kewajiban kenegaraan (dharibah/al-daribah) yang bersifat kontekstual, ditetapkan oleh ulil amri berdasarkan kebutuhan fiskal riil negara untuk membiayai barang dan jasa publik yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa memandang agama. Dengan demikian, zakat dan pajak sesungguhnya menjawab dua jenis kebutuhan yang berbeda: zakat menjawab kebutuhan purifikasi harta dan jaminan sosial minimum bagi delapan asnaf, sedangkan pajak menjawab kebutuhan pembiayaan barang publik universal seperti infrastruktur, pertahanan, pendidikan umum, dan birokrasi pelayanan.

Fiqih klasik sendiri sebenarnya telah mengantisipasi persoalan dualisme ini melalui konsep dharibah adilah -- pajak yang adil yang boleh dipungut pemerintah di luar zakat ketika baitul mal tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan darurat kolektif, dengan syarat pemungutannya dilakukan secara musyawarah, tidak menzalimi rakyat, dan dihentikan segera setelah kebutuhan darurat tersebut terpenuhi. Ulama seperti al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan kemudian dielaborasi lebih sistematis oleh ekonom Islam kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi dan M. Umer Chapra, secara umum mengafirmasi legitimasi pajak tambahan di luar zakat selama negara benar-benar membutuhkannya untuk kemaslahatan umum dan bukan untuk memperkaya penguasa.

Dalam konteks Indonesia yang berkonstitusi Pancasila dan bukan negara berbasis syariah formal, dualisme ini justru menemukan penyelesaiannya secara lebih elegan melalui mekanisme yang telah berjalan sebagian: zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction), bukan sekadar pengurang pajak terutang (tax credit), sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan. Prinsip ini perlu diperkuat dan diperluas cakupannya sebagai bagian dari desain sistem fiskal integratif: umat Islam yang telah menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat resmi negara semestinya memperoleh insentif fiskal yang mencerminkan bahwa kewajiban sosialnya kepada sesama warga negara telah tertunaikan sebagian melalui jalur zakat, sehingga beban pajaknya disesuaikan secara proporsional -- bukan dihapuskan sepenuhnya, karena pajak tetap dibutuhkan untuk barang publik yang manfaatnya universal dan tidak spesifik keagamaan.

Lebih jauh, dualisme ini semestinya tidak dipahami sebagai dua sistem yang berdiri sendiri dan kebetulan berdampingan, melainkan sebagai dua jalur dalam satu arsitektur fiskal nasional yang terintegrasi berdasarkan pembagian fungsi: jalur pajak untuk pembiayaan barang publik universal yang dikelola melalui APBN dan tunduk pada mekanisme akuntabilitas parlementer, dan jalur zakat untuk jaminan sosial berbasis syariat bagi delapan asnaf yang dikelola melalui BAZNAS/LAZ namun terintegrasi dalam basis data kemiskinan nasional yang sama dengan program-program bantuan sosial negara, agar tidak terjadi tumpang tindih maupun celah (gap) penerima manfaat.

## C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Jika sisi penerimaan fiskal (revenue side) telah dibahas melalui dualisme pajak-zakat, maka sisi pengeluaran (expenditure side) menuntut kerangka filosofis yang tidak kalah penting, karena keadilan fiskal sesungguhnya diuji bukan pada seberapa besar negara memungut, melainkan pada seberapa adil dan tepat sasaran negara membelanjakan.

Konsep bait al-mal dalam sejarah Islam bukanlah sekadar "kas negara" dalam pengertian teknis-akuntansi modern, melainkan institusi fiskal yang memikul amanah moral bahwa seluruh harta yang terkumpul di dalamnya -- baik dari zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, maupun sumber lain -- adalah harta umat (mal al-muslimin) yang dititipkan kepada negara untuk dikelola bagi kemaslahatan bersama, bukan harta penguasa. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal luas menetapkan prinsip bahwa dirinya dan keluarganya hanya berhak atas bagian yang sama dengan rakyat biasa dari bait al-mal, sebuah preseden historis yang menegaskan bahwa pengeluaran negara harus tunduk pada prinsip non-diskriminasi dan non-privilese elite.

Prinsip bait al-mal ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa fiskal kontemporer, sesungguhnya sangat resonan dengan semangat konstitusional APBN Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 23 UUD 1945: bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, APBN Indonesia -- sebagaimana banyak negara berkembang lainnya -- kerap tergerus oleh belanja birokrasi yang membengkak, subsidi yang tidak tepat sasaran, proyek-proyek mercusuar yang minim dampak kesejahteraan riil, dan alokasi anggaran yang lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek ketimbang keberpihakan jangka panjang pada kelompok mustadh'afin.

Konstruksi APBN berkeadilan yang mengintegrasikan spirit bait al-mal memerlukan setidaknya empat prinsip operasional. Pertama, prinsip prioritas maslahah dharuriyyah (kebutuhan primer) di atas kebutuhan sekunder dan tersier dalam alokasi anggaran -- pangan, kesehatan, pendidikan dasar, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan harus menjadi pos anggaran yang dilindungi (protected/mandatory spending) dan tidak boleh menjadi pos yang pertama kali dipotong ketika terjadi tekanan fiskal, sebagaimana mandatory spending pendidikan 20% dan kesehatan yang sudah diamanatkan konstitusi, namun perlu diperluas cakupan filosofisnya ke perlindungan sosial secara lebih luas. Kedua, prinsip transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan anggaran, sejalan dengan praktik hisbah dalam pengawasan pasar yang telah dibahas pada bab sebelumnya, di mana rakyat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi ke mana harta bersama mereka dibelanjakan -- sebuah prinsip yang secara historis tercermin dalam tradisi khalifah yang mempertanggungjawabkan penggunaan bait al-mal secara terbuka di hadapan umat. Ketiga, prinsip non-eksploitasi generasi mendatang, yang berarti pembiayaan defisit melalui utang harus dibatasi ketat agar tidak menjadi beban zalim bagi generasi yang belum lahir dan belum memberikan persetujuan atasnya -- sebuah kegelisahan yang juga muncul dalam fiqih tentang larangan membebani ahli waris dengan utang yang tidak proporsional. Keempat, prinsip afirmasi struktural bagi wilayah dan kelompok tertinggal, yang berarti alokasi anggaran daerah dan program afirmatif tidak boleh semata mengikuti logika kontribusi fiskal (di mana daerah kaya menerima lebih banyak) melainkan logika kebutuhan dan kemaslahatan kolektif bangsa sebagaimana prinsip zakat yang mengalir dari yang mampu kepada yang membutuhkan tanpa memandang kontribusi si penerima terhadap harta tersebut.

## D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Kemiskinan dan ketimpangan bukanlah dua persoalan yang identik, meski sering dibahas seolah-olah sama. Kemiskinan adalah persoalan level absolut -- kondisi seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ketimpangan adalah persoalan level relatif -- jarak antara yang paling kaya dan yang paling miskin dalam suatu masyarakat. Sebuah negara secara teoritis dapat berhasil mengurangi kemiskinan absolut namun ketimpangan justru melebar, sebagaimana banyak terjadi di negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya dinikmati secara tidak proporsional oleh kelompok atas. Sistem fiskal berbasis keadilan dan kemaslahatan harus secara eksplisit menyasar kedua dimensi ini sekaligus, karena Islam maupun Pancasila sama-sama tidak dapat menerima masyarakat yang "tidak lagi miskin secara statistik" namun tetap timpang secara struktural.

Zakat, sebagai instrumen fiskal Islam yang paling khas, secara desain aslinya justru lebih ditujukan untuk mengatasi kemiskinan absolut melalui pemenuhan kebutuhan delapan asnaf, ketimbang secara langsung mengoreksi ketimpangan struktural yang bersifat sistemik. Namun jika dikelola secara produktif -- bukan sekadar bagi-bagi konsumtif jangka pendek -- zakat dapat menjadi instrumen yang sekaligus mengatasi kemiskinan sekaligus mengoreksi ketimpangan, misalnya melalui pemberdayaan usaha mikro kaum dhuafa dengan modal zakat produktif, beasiswa pendidikan yang memutus rantai kemiskinan antargenerasi, atau pembiayaan perumahan bagi fakir miskin yang sekaligus mengatasi ketimpangan kepemilikan aset. Konsep zakat produktif ini secara konseptual berbeda dari zakat konsumtif klasik dan memerlukan fikih kontemporer yang membolehkan penundaan penyaluran tunai zakat menjadi instrumen pemberdayaan asalkan tujuan akhirnya tetap sampai kepada mustahik secara nyata dan terukur.

Sementara itu, koreksi ketimpangan struktural yang lebih fundamental -- yang menyangkut konsentrasi kepemilikan aset produktif, akses terhadap modal, dan struktur upah -- memerlukan instrumen fiskal negara yang lebih luas dari sekadar zakat, yaitu pajak progresif atas penghasilan dan kekayaan, pajak warisan yang mencegah akumulasi kekayaan dinastik lintas generasi tanpa kontribusi produktif, serta belanja publik redistributif melalui subsidi tepat sasaran, jaminan sosial universal, dan investasi pada pendidikan-kesehatan yang memutus reproduksi ketimpangan. Di sinilah letak keunggulan instrumen fiskal integratif dibanding pendekatan yang hanya mengandalkan salah satu jalur: zakat menyasar kemiskinan absolut dengan presisi teologis dan disiplin penyaluran yang jelas kepada delapan asnaf, sementara pajak progresif dan belanja publik redistributif menyasar ketimpangan struktural dengan jangkauan universal yang tidak dibatasi kategori mustahik.

Yang perlu ditegaskan pula adalah bahwa instrumen fiskal integratif ini harus dibangun di atas basis data terpadu -- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerusnya -- yang menyatukan data penerima manfaat program bantuan sosial negara, data mustahik zakat, dan data wajib pajak dalam satu ekosistem informasi yang saling terhubung namun tetap menjaga privasi dan governance yang ketat. Tanpa integrasi data semacam ini, dualisme fiskal pajak-zakat yang dibahas sebelumnya berisiko melahirkan duplikasi penerima manfaat di satu sisi dan celah warga tak terjangkau di sisi lain -- dua kegagalan yang sama-sama mencederai prinsip keadilan yang menjadi ruh sistem ini.

## E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Frasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang bersumber dari QS Saba' ayat 15, secara harfiah bermakna "negeri yang baik (makmur, sejahtera) dan Tuhan Yang Maha Pengampun". Frasa ini kerap dikutip dalam wacana publik Indonesia sebagai visi ideal kenegaraan yang menggabungkan kesejahteraan material dengan keberkahan spiritual -- sebuah visi yang secara filosofis sangat dekat dengan cita-cita Pancasila tentang keadilan sosial yang berketuhanan. Dalam konteks sistem fiskal, visi ini menuntut agar kebijakan fiskal tidak semata dievaluasi dari indikator makroekonomi teknokratis seperti rasio pajak terhadap PDB atau defisit anggaran, melainkan juga dari sejauh mana ia menghasilkan keberkahan kolektif -- yakni keadilan yang dirasakan, bukan sekadar dihitung.

Konstruksi sistem fiskal nasional berbasis nilai yang mengarah pada visi ini memerlukan reorientasi pada tiga level. Pada level filosofis, negara perlu secara eksplisit menempatkan fiskal sebagai instrumen amanah (trust), bukan instrumen kekuasaan atau sekadar alat teknokratis manajemen makroekonomi -- sebuah pergeseran cara pandang yang berimplikasi luas pada bagaimana pejabat fiskal dilatih, dievaluasi, dan diawasi. Pada level kelembagaan, diperlukan arsitektur baru yang mengintegrasikan otoritas fiskal negara (Kementerian Keuangan, DJP, DJA) dengan otoritas fiskal berbasis syariat (BAZNAS, BWI untuk wakaf) dalam satu forum koordinasi kebijakan fiskal nasional yang berkala, sehingga kebijakan pajak dan kebijakan zakat-wakaf tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa saling mengetahui dampak silang satu sama lain terhadap masyarakat. Pada level operasional, diperlukan indikator kinerja fiskal baru yang melampaui rasio pajak terhadap PDB, mencakup misalnya rasio kesejahteraan mustahik yang berhasil naik kelas (dari mustahik menjadi muzakki), rasio belanja publik yang benar-benar sampai ke kelompok mustadh'afin, dan indeks keadilan fiskal yang mengukur sejauh mana beban pajak proporsional dengan kapasitas ekonomi wajib pajak di berbagai lapisan.

Penting digarisbawahi bahwa visi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukanlah proyek yang dapat dicapai semata melalui rekayasa instrumen fiskal-teknis, karena ia menuntut pula dimensi keberkahan yang bersifat moral dan spiritual -- kejujuran wajib pajak, integritas aparat pemungut, dan ketulusan niat para pengelola bait al-mal modern. Di sinilah pentingnya sistem fiskal berbasis nilai ini disertai penguatan etika publik dan pendidikan kewargaan fiskal (fiscal citizenship) sejak dini, agar kepatuhan pajak dan kesadaran berzakat tumbuh bukan semata dari ketakutan akan sanksi hukum, melainkan dari kesadaran teologis dan konstitusional bahwa harta yang dititipkan kepada seseorang mengandung hak orang lain di dalamnya.

## F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Sebagai penutup bab ini, diperlukan peta jalan reformasi fiskal yang konkret agar gagasan-gagasan filosofis di atas tidak berhenti sebagai wacana normatif, melainkan dapat diterjemahkan menjadi agenda kebijakan yang applicable dalam konteks Indonesia kontemporer.

Reformasi pertama menyangkut basis perpajakan yang lebih adil dan progresif secara substantif, bukan sekadar nominal. Struktur pajak penghasilan Indonesia saat ini, meski secara formal progresif, dalam praktiknya masih memberi ruang besar bagi penghindaran pajak oleh kelompok berpenghasilan sangat tinggi melalui berbagai skema perencanaan pajak yang legal namun tidak selaras dengan spirit keadilan. Reformasi perlu mengarah pada penguatan basis pajak kekayaan (wealth tax) dan pajak atas capital gain yang selama ini relatif longgar dibanding pajak atas penghasilan kerja, sejalan dengan prinsip bahwa harta yang menganggur atau bertambah tanpa kerja produktif (sebagaimana dikritik dalam larangan riba dan konsep kanz -- penimbunan harta) semestinya dikenakan beban fiskal yang proporsional atau bahkan lebih besar dibanding penghasilan dari kerja produktif.

Reformasi kedua menyangkut penguatan dan modernisasi tata kelola zakat nasional agar zakat benar-benar berfungsi sebagai pilar fiskal, bukan sekadar filantropi sukarela yang termarjinalkan. Ini mencakup perluasan kewenangan BAZNAS dalam koordinasi pengumpulan zakat nasional, digitalisasi sistem pelaporan dan penyaluran zakat agar transparan dan dapat diaudit publik, serta -- yang tidak kalah penting -- kajian serius mengenai kemungkinan pengembangan model zakat sebagai kewajiban yang lebih terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional (seperti opsi self-assessment zakat yang terverifikasi dan terhubung dengan NPWP), tanpa mengubah zakat menjadi pajak dalam pengertian teologisnya, namun memperkuat kepastian dan cakupan pemungutannya di tengah masyarakat mayoritas Muslim Indonesia yang tingkat kepatuhan zakatnya masih jauh dari potensi riil.

Reformasi ketiga menyangkut belanja publik yang lebih berorientasi hasil (outcome-based budgeting) dengan indikator kesejahteraan mustadh'afin sebagai tolok ukur utama, bukan semata penyerapan anggaran. Ini memerlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi program perlindungan sosial yang terintegrasi dengan data zakat, agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara -- baik dari jalur pajak maupun jalur zakat yang difasilitasi negara -- benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan secara terukur.

Reformasi keempat menyangkut penguatan wakaf produktif dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya (cash waqf, sukuk wakaf) sebagai pelengkap fiskal negara untuk pembiayaan proyek-proyek kemaslahatan jangka panjang seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sosial, sehingga beban APBN untuk sektor-sektor tersebut dapat dikurangi dan dialihkan pada prioritas lain, sementara masyarakat sipil Muslim turut berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan melalui jalur yang sejalan dengan nilai keagamaan mereka.

Pada akhirnya, reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan Islami-Pancasilais bukanlah tentang mengislamkan seluruh sistem fiskal negara secara formal-legal, juga bukan tentang mensekulerkan seluruh instrumen fiskal Islam menjadi sekadar filantropi privat yang terpisah dari negara. Ia adalah tentang membangun arsitektur fiskal yang mengakui pluralitas sumber legitimasi -- konstitusional dan teologis -- namun menyatu pada satu tujuan bersama yang tidak diperdebatkan oleh keduanya: keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan kemaslahatan sebagai ruh dari setiap rupiah yang dipungut maupun dibelanjakan oleh negara.